Pemerintah Cirebon Bakal Buat Perda Tanah Timbul

TEMPO Interaktif, Cirebon -Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon berencana akan membuat peraturan daerah (perda) terkait tanah timbul di wilayahnya. Keberadaan tanah timbul menambah luas wilayah Kota Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Hasanudin Manap, Rabu (23/3). “Kami memang berencana membuat perda terkait tanah timbul yang ada di wilayah Kota Cirebon ini,” katanya. Alasannya agar tanah-tanah timbul tersebut memiliki kejelasan status, tidak semrawut seperti sekarang ini.

Menurut Hasanudin, tanah timbul tersebut berstatus tanah negara. “Jadi harus ditata,” katanya. Nantinya seluruh tanah akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cirebon. Namun saat disinggung banyaknya tanah timbul yang sudah disertifikatkan atas nama pribadi, Hasanudin mengungkapkan hal tersebut tidak akan diganggu gugat. Pemerintah daerah hanya akan mensertifikatkan tanah timbul yang baru.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Cirebon Wahyo menjelaskan, luas Kota Cirebon yang hanya sekitar 37 kilo meter persegi sudah bertambah lebih dari 100 hektare dengan keberadaan tanah timbul tersebut. “Sehingga memang keberadaannya harus ditata,” kata Wahyo.

Sementara itu Kepala Seksi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon Hendi, menjelaskan jika sejak 2003 lalu tanah timbul di Kota Cirebon sudah mencapai 70 hektare. “Setiap tahun selalu bertambah, bahkan mungkin sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan hektare,” katanya.

Ini karena tingkat sedimentasi di Kota Cirebon cukup tinggi, sehingga akhirnya muncul tanah timbul tersebut. Masyarakat yang selama ini mensertifikatkan tanah timbul tersebut atas nama pribadi.

Secara aturan, menurut Hendi, hal tersebut tidak masalah karena tanah timbul merupakan tanah negara yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun. “Asalkan tidak ada masalah dengan kepemilikan, tidak apa-apa masyarakat mensertifikatkannya,” katanya.

Bahkan saat ini sudah banyak masyarakat, terutama di daerah pesisir, yang mematok-matok laut dengan harapan nantinya jika muncul tanah timbul bisa mereka peroleh.

Mengenai langkah Pemerintah Kota Cirebon yang ingin mensertifikatkan tanah timbul, Hendi mengungkapkan hal tersebut sah saja. “Namun memang perlu dibahas lebih lanjut, terutama terkait permasalahan teknis,” katanya.

Berdasarkan pantauan di daerah Cangkol, salah satu daerah pesisir di Kota Cirebon, sudah terlihat patok-patok dari kayu yang dipasang di laut. Patok-patok tersebut dipasang saat laut surut oleh warga. Mereka berharap jika nantinya terjadi tanah timbul, tanah tersebut bisa mereka miliki. Bahkan sejumlah warga dengan sengaja membuang sampah di sekitar pantai dengan tujuan agar nantinya tanah bisa menjadi padat.

IVANSYAHSumber dari http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/23/brk,20110323-322313,id.html

Pos ini dipublikasikan di Berita, Hotnews dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s