Bupati Kabupaten Cirebon di demo

Akhir-akhir ini aksi demontrasi banyak digelar di Kabupaten Cirebon disaat bersamaan Bupati Kabupaten Cirebon melantik para pejabat baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon , beberapa artikel dan berita  tersebut dapat disimak dibawah ini……

Aksi Demo di Pendopo Cirebon Berakhir Ricuh

Senin, 24/01/2011 – 17:09

CIREBON, (PRLM).- Aksi unjuk rasa puluhan orang dari massa gabungan dari Gerakan Muslim Cirebon (GMC) dan Aliansi Rakyat Cangkuang (ARC) di rumah dinas bupati Cirebon (pendopo) Senin (24/1) berakhir ricuh.

Dua orang dari ARC mengalami luka-luka di bagian kepala akibat pukulan saat terjadi kericuhan. Satu orang pengunjukrasa, diamankan polisi. Massa menuntut janji bupati Cirebon Dedi Supardi yang berjanji bakal menyejahterakan warga saat kampanye dulu.

“Sampai saat ini masih banyak warga Desa Cangkuang yang hidup di bawah garis kemiskinan, makan makanan yang tidak layak dan tidak mampu menyekolahkan anaknya serta sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak,” kata Roni koordinator ARC dalam orasinya.

Seusai Roni berorasi itulah, terjadi aksi saling dorong antara pengunjukrasa dengan puluhan personel gabungan dari Polres Cirebon Kota (Ciko) dan pengamanan dalam pendopo.

Puluhan massa yang datang dengan truk dan sepeda motor, merangsek maju ingin masuk dan mencoba merubuhkan pintu gerbang besi dengan mendorong kuat-kuat. Mereke menuntut jawaban bupati langsung atas tuntutan itu. Aparat yang berjaga-jaga di dalam langsung, mempertahankan pintu gerbang. Aksi saling dorong tidak terhindarkan.

Aksi saling dorong baru berhenti ketika salah seorang petugas menginformasikan kalau bupati dan ketua DPRD bersedia datang ke pendopo untuk berdialog. Bupati Cirebon Dedi Supardi. akhirnya datang ke pendopo beberapa saat kemudian didampingi Ketua DPRD Tasiya Soemadi Al-Gotas.

Menanggapi tuntutan tersebut Dedi menyatakan, soal pendidikan sebenarnya di wilayah Kabupaten Cirebon, SD sampai SMA/MAN sudah digratiskan termasuk untuk pengadaan buku-buku sekolah. “Kalau sampai ada kepsek yang merekayasa data atau berbisnis buku, saya akan pecat,” katanya.

Terkait akses pelayanan kesehatan, Dedi menyatakan, pihaknya sudah menginstruksikan dua rumah sakit milik daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan seluas-luasnya kepada warga miskin. “Meskipun mereka tidak punya SKTM, sudah saya instruksika untuk warga miskin harus disikapi dengan layak dan baik,” jelasnya.

Sesusai berdialog, di salah satu ruang rapat di pendopo, puluhan pengunjukrasa langsung membubarkan diri. (A-92/das)***

Kuwu Se-Kabupaten Cirebon Ontrog DPRD

Senin, 24/01/2011 – 17:44

NURUDIN/"KC"

NURUDIN/”KC”
Kuwu dari 412 Desa yang ada di Kabupaten Cirebon, Senin (24/01), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut agar DPRD mau menaikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).*

CIREBON, (PRLM).- Sejumlah kuwu (kepala desa) dari 412 desa di Kabupaten Cirebon, Senin (24/01), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut agar DPRD mau menaikkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang semula hanya Rp 60 juta/desa untuk APBD tahun 2011 agar dinaikkan menjadi Rp 100 juta. Kenaikan ini sebenarnya masih lebih kecil ketimbang ADD yang ada di wilayah III Cirebon.

Humas Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Rokhaidi yang juga kuwu Surakarta, Kec. Kapetakan, Kab.Cirebon, menjelaskan kedatangan FKKC ke kantor DPRD semata hanya untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan desa. Pertama menyangkut perubahan anggaran ADD yang harus dinaikan menjadi Rp 100 juta/desa dan yang kedua perubahan jabatan Kepala Desa agar tidak enam tahun tetapi 10 tahun, sebagaimana UU No.22 dan acuannya bukan Perda No.6 tahun 2010.

Dua tuntutan ini sangat mendasar mengingat pembangunan di beberapa desa di Kab.Cirebon lebih tertinggal ketimbang desa-desa yang ada di Jawa Barat. “ADD itu bukan untuk kepentingan kuwu tetapi untuk pembangunan desa. Kami sebagai masyarakat desa jangan hanya dijadikan obyek kebijakan saja atau sengaja dijadikan sebagai penonton tetapi harus menjadi pelaku yang juga ikut merasakan pembangunan yang sebenarnya,” jelasnya.

Humas FKKC juga berharap agar dewan benar-benar merasakan kekurangan yang ada di tiap desa terutama menyangkut anggaran. Sebab pelayanan tanpa anggaran yang cukup juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Maka ADD harus benar-benar diperhatikan oleh para anggota DPRD dalam anggaran APBD 2011 ini.

Sementara itu, FKKC yang sejak pukul 10.00 WIB berorasi di halaman gedung DPRD kemudian melalui perwakilannya tim 10 langsung menuju lantai dua kantor DPRD. Mereka sebagai perwakilan desa bermaksud mendialogkan aspirasi desa tentang kenaikan ADD dan jabatan Kepala Desa dengan sejumlah anggota DPRD. “Ya, mudah-mudahan aspirasi kami didengar dewan dan ada perubahan anggaran yang signifikan,” ujar salah seorang kuwu yang juga ikut dalam barisan demo tersebut. (din/das)***

Pejabat Jangan Kedepankan Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Senin, 24 Januari 2011

CIREBON (Suara Karya): Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi melantik 200 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon di pendopo Kantor Bupati Cirebon, Jalan Kartini, akhir pekan lalu.

Dalam sambutan pelatikan itu, Bupati Cirebon mengatakan bahwa dalam birokrasi kepemerintahan, adanya mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar. Bagi pejabat yang terkena mutasi dan rotasi, harus mensyukurinya.
Program mutasi dan rotasi itu dilakukan lewat evaluasi dan penyeleksian Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat). Keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan mewujudkan pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik.
“Oleh karena itu, apa pun yang terjadi, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan ketulusan, kelapangan, dan hati yang baik,” katanya.
Pejabat eselon II yang dilantik berjumlah 9 orang, pejabat eselon III 141 orang, dan eselon IV 50 orang. Ia perlu menegaskan itu karena penduduk Kabupaten Cirebon yang berjumlah sekitar 500 ribu orang menginginkan adanya kinerja dan pelayanan yang lebih baik dari aparatur pemkab. Dengan tuntutan itu, aparat Pemkab Cirebon jangan mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Sebaliknya, harus mempunyai tanggung jawab tinggi sebagai pelayan publik.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati Cirebon juga menginstruksikan agar dalam menjalankan amanah jabatan harus tertib administrasi dan memperhatikan transparansi pelayanan publik.
“Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai terkena masalah hukum karena masyarakat sekarang sudah kritis dalam menilai kinerja aparatur pemerintah,” katanya.
Pada akhir sambutannya, Bupati secara khusus meminta agar pelayanan pemerintah di rumah sakit (RS), baik RS Waled maupun RS Arjawinangun, harus benar-benar mengedepankan pelayanan masyarakat. Jangan ada lagi penolakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin karena mereka perlu dilayani dan berhak mendapatkan kesehatan. (*/Dwi Putro AA)
Sumber dari http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=271186.
Demikian 3 (tiga) berita yang hangat di Kabupaten Cirebon, semoga saja kedepan harapan semua pihak dapat terwujud demi mensejahterakan rakyat di Wilayah Kabupaten Cirebon. Selamat bagi para Pejabat yang baru dilantik, semoga dapat mengemban tugas dengan baik dan selalu berpihak kepada rakyat. Salam.
Penyunting : Halimi,SE,MM.

Pos ini dipublikasikan di Berita, Hotnews dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s