Semakin dekatnya penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun 2010 dimanfaatkan oleh segelintir calo CPNS. Calo tersebut mengaku dapat meluluskan seseorang dengan syarat memberikan sejumlah uang. Satu kursi CPNS untuk tingkat pendidikan S1 atau sarjana dipatok sekitar Rp100 juta, DIII sekitar Rp80 juta, dan setingkat SMA Rp60 juta.
Salah seorang calon pelamar CPNS, yang tak ingin namanya dikorankan kepada METRO, mengaku mendapat informasi dari beberapa warga, untuk sarjana jika ingin lulus CPNS harus membayar Rp100 juta. “Kalau ngurus, bisa lulus CPNS. Rp100 juta untuk sarjana. Bekingnya katanya pejabat Pemkab,” ujarnya, kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palas, Drs Hamzah Hasibuan ketika dikonfirmasi METRO, Kamis (18/11), mengimbau masyarakat untuk tidak percaya kepada calo, apalagi calo yang mencatut nama pejabat di lingkungan Pemkab Palas dengan meminta uang kepada calon pelamar agar bisa lulus menjadi CPNS.
“Isu tersebut tidak benar. Hingga saat ini kita melakukan pelaksanaan penjaringan penerimaan CPNS dengan seketat-ketatanya sesuai mekanisme petunjuk Menpan & RB (Kementerian Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi). Jangan percaya sama calo, karena itu tidak benar. Kita khawatir akan banyak masyarakat nantinya akan menjadi korban calo jika mempercayainya,” kata Hamzah.
DPRD Diminta Kawal Ketat
Ketua GP Anshor Kabupaten Palas Abdul Rahman Daulay meminta DPRD Palas mengawal ketat pelaksanaan CPNS tahun ini. “DPRD harus membentuk tim, jangan bentukan pemerintah,” ucap Rahman.
Ketua Pemuda Islam Kabupaten Palas, ustadz Samrul Fuad Nasution SHI SPdI menegaskan, bagi mereka yang menyogok dan disogok dalam memuluskan suatu keinginan, hukumnya secara Islam adalah haram dan masuk neraka.
Hal tersebut berdasarkan salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang perawihnya Sohih Bukhori dan Muslim.
Diutarakannya, Bupati Palas Basyrah Lubis dan Wabup H TSO diminta untuk tidak coba-coba melakukan ‘jual kursi’ dalam penerimaan CPNS tahun ini. Sebab yang akan merugi nantinya adalah rakyat Palas sendiri.
“Yang harus kita pikirkan bersama agar PNS yang duduk nantinya karena brilian atau pintar otaknya, bukan karena banyak duitnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, jumlah CPNS Palas yang akan diterima sebanyak 360 orang. Rinciannya, untuk tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 107, dan tenaga teknis 123 orang. (amr)
Tes Urine Diberlakukan
Pemko Padangsidimpuan (Psp) akan memberlakukan tes urine dalam penerimaan CPNS tahun 2010. Demikian juga dengan Pemkab Mandailing Natal (Madina). Namun, tes urine tersebut akan dilakukan kepada pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian.
“Khusus untuk tes urine kepada pelamar akan diminta nantinya usai pelamar CPNS dinyatakan lulus ujian. Selain itu, nantinya juga akan diminta syarat administrasi bagi pelamar CPNS yang lulus untuk daftar ulang ke BKD, yakni surat keterangan sehat dari dokter setempat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Psp, Asli Rangkuti kepada METRO, Kamis (18/11).
Dijelaskan Asli, jika nantinya dalam surat keterangan sehat dari dokter diketahui pelamar yang lulus tes CPNS ada terindikasi urinenya mengandung narkoba atau zat adiktif lainnya, maka BKD Psp akan menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membatalkan kelulusan pelamar tersebut. “Kita akan surati BKN agar pelamar itu digugurkan atau dibatalkan lulus ujian CPNS,” tegas Asli.
Sementara terkait diperbolehkannya membuat soal CPNS bermuatan lokal atau kedaerahan oleh Kemenpan & RB, Asli Rangkuti mengaku itu sepenuhnya diserahkan pada perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan digandeng untuk bekerja sama dalam penerimaan CPNS.
Dijelaskan Kepala BKD Psp, berkaca pada kejadian saat penerimaan CPNS di Kementerian Perdagangan yang memasukkan soal tentang lagu Presiden SBY yang kemudian belakangan bermasalah, maka pihaknya tidak akan memasukkan soal daerah dalam ujian CPNS. “Kalau kita buat soal siapa nama Wali Kota Psp saat ini, kan tidak etis, lagipula sudah ada pengalaman di depan mata kita sendiri. Jadi untuk soal, kita serahkan sepenuhnya kepada PTN yang kita ajak kerja sama, sekalian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti dugaan kebocoran soal dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ketika ditanya dengan PTN mana Pemko Psp akan melakukan kerja sama dalam penerimaan CPNS tahun ini, Asli hanya memberikan gambaran bahwa sesuai pengalaman tahun lalu, maka kemungkinan besar Pemko Psp akan kembali menjalin kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
“Sudah ada kerja sama yang baik, kenapa lagi kita harus menjajaki dengan yang lain? Toh BKN juga tidak menyebutkan harus bekerja sama dengan PTN ini atau itu, hanya disebutkan dengan PTN saja. Jadi kita pikir karena hasil pengalaman tahun lalu sudah sangat baik, kenapa harus kita cari lagi yang lain. Sekali kita tegaskan untuk pembuatan soal sepenuhnya kita serahkan kepada PTN,” tegasnya.
Sementara itu jumlah formasi penerimaan CPNS untuk Kota Psp tahun ini sebanyak 210 orang. Rinciannya, untuk formasi tenaga guru sebanyak 108, kesehatan sebanyak 56, dan tenaga tekhnis 46. Tidak ada penerimaan untuk tamatan SMA sederajat.
Di Madina, Soal Muatan Lokal akan Dibuat
Bagi pemalar CPNS di Pemkab Madina tahun 2010 ini, jika telah lulus ujian seleksi nantinya akan mengikuti tes urine untuk mendeteksi apakah terlibat narkoba atau penyakit lainnya. Bukan itu saja, dalam penyusunan soal-soal ujian, Pemkab juga akan memasukkan soal tentang kultur Madina untuk mengisi soal muatan lokal.
Hal ini diungkapkan Pj Bupati Madina Ir H Aspan Sofian Batubara MM melalui Kepala Bagian Humasy, M Taufik Lubis SH saat dikonfirmasi METRO, Kamis (18/11).
Diutarakan Taufik, penerimaan CPNS akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan peraturan yang ada, apalagi mengenai kesehatan fisik pelamar. Di mana dalam hal ini termasuk salah satunya mengikuti test urine untuk mengantisipasi CPNS yang terlibat narkoba dan penyakit lainnya. “Kita akan lakukan tes urine bagi CPNS yang telah lulus ujian penyaringan dan hasilnya akan dilaporkan kepada MenPAN & RB. Kemudian sebelum prajabatan juga akan dites lagi, jadi kebiasaannya akan ditest dua kali,” sebut Taufik.
Tes urine akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan Kabupaten Madina. Namun megenai waktu dan tanggalnya, belum ditetapkan.
“Belum ditetapkan tetapi yang pasti tes urine itu akan tetap dilakukan seperti penerimaan sebelumnya,” sebut Taufik.
Dijelaskannya lagi, Pemkab Madina dalam pembuatan soal akan memasukkan soal-soal daerah untuk muatan lokal. Sebab, sungguh tidak logis apabila pelamar yang lulus nantinya tak mengetahui sedikitpun tentang kultur Kabupaten Madina.
“Kita juga membuat soal daerah dan jumlahnya belum ditetapkan. Seperti tahun lalu kita juga menyiapkan soal daerah seperti jumlah kecamatan di Madina, tanggal dan tahun berapa Kabupaten Madina dimekarkan,” ungkapnya.
Kepala BKD Madina Asrul Daulay SIP menambahkan, pelamar yang tidak memenuhi persyaratan tidak dibenarkan untuk melamar dan mengikuti ujian penerimaan CPNS.
Kemudian, berkas lamaran yang sudah diserahkan tidak dapat diminta kembali dan menjadi arsip Pemkab Madina. Dan bagi pelamar yang memalsukan identitas atau dokumen akan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelamar yang menggunakan ijazah sementara atau Surat Keterangan Tanda Lulus Sementara tidak dibenarkan untuk melamar atau mengikuti ujian penyaringan. Dan apabila panitia membutuhkan dokumen asli, pelamar harus dapat menunjukkan, sedangkan untuk perlengkapan ujian yakni perlengkapan ujian yang harus dibawa oleh setiap peserta ujian yakni Nomor Ujian, Pensil 2B dan penghapus, alat tulis dan handboard, tidak menggugat keputusan hasil ujian penyaringan CPNS Madina 2010. (metrosiantar.com)
halimi cirebon 